AS Tutup Kantor Perwakilan Di Indonesia

JAKARTA] Setelah Prancis mengeluarkan travel warning ke Indonesia,  kini Amerika Serikat (AS) mulai Jumat (2/9) menutup seluruh kantor perwakilannya di Indonesia, termasuk Kedutaan Besar AS di Jakarta, Konsul AS di Surabaya, Kantor Perwakilan AS di Medan, Kantor Agen Konsuler di Bali dan Misi AS untuk ASEAN.

Dalam keterangan pers, Jumat, penutupan seluruh kantor perwakilan tersebut dilakukan karena potensi demonstrasi setelah munculnya film kontroversialInnocence of Muslims di situs web berbagi videoYoutube.

Dengan adanya hal itu, pihak kedubes menyarankan kepada seluruh warga AS yang tinggal dan sedang melakukan perjalanan di Indonesia untuk mendaftar dalam Program SMART guna memperbarui informasi data mereka dengan sejumlah kantor perwakilan AS di Indonesia.

Informasi mengenai Program SMART dapat ditemukan di situs Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bagian Konsuler di http://step.state.gov dan situs Kedubes AS di Jakarta di http://jakarta.usembassy.gov.

Informasi terkini mengenai keamanan juga dapat diperoleh dengan menghubungi 1-888-407-4747 bebas pulsa di Amerika Serikat dan Kanada. Untuk penelepon di luar Amerika Serkat dan Kanada dapat menghubungi nomor 1-202-501 – 4444.

Nomor telepon tersebut dapat dihubungi mulai pukul 8.00 – 20.00 waktu bagian Timur Amerika Serikat, setiap Senin sampai Jumat (kecuali hari libur federal Amerika Serikat).

Sementara itu, Kedubes Amerika Serikat Jakarta dapat dihubungi 24 jam di nomer (021) 34359000, Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya di nomer (031) 2975300, Kantor Perwakilan Amerika Serikat di Medan adalah (061) 4519000, dan Kantor Agen Konsuler Amerika Serikat di Bali adalah (0361) 233605. [Ant/L-8]

 

Sebuah Pemandangan Satelit AS, Ke Arah Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah pemandangan mengejutkan terlihat dari sebuah citra satelit. Gambar yang menunjukkan sebuah samudra luas membentuk gambar sebuah tangan dengan ibu jari atau jempol. Uniknya, ibu jari tersebut menunjuk ke arah Indonesia.

Dalam citra satelit yang dikeluarkan oleh Departemen Geografi Amerika Serikat melalui Google Earth tersebut terlihat sebuah gelombang laut di samud

era pasifik membentuk sebuah gambar menyerupai jempol. Gambar yang dikeluarkan tahun 2012 tersebut dinilai sangat unik.

Namun hingga kini belum ada penjelasan terkait gambar satelit yang menyerupai ibu jari manusia tersebut. Termasuk kaitannya dengan fenomena alam yang akan terjadi dan menimpa wilayah Indonesia.

Perempuan Harus Punya Jiwa Pemimpin
Korbankan Acara Ultah Anak demi Komunitas Perempuan
Negara Belum Penuhi Hak Orang dengan Masalah Kejiwaan
Pengurus PBNU Geram Dituding Tak Nasionalis

SUMBER:
http://id.berita.yahoo.com/foto/fenomena-jempol-raksasa-menunjuk-indonesia-di-google-earth-foto-192850058.html

Leadham Internasional Papua Barat Dibentuk Awasi Pelanggaran HAM

Manokwari- Satu lagi lembaga pendukung Hak Asasi  Manusia terbentuk di Provinsi Papua Barat adalah Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (Leadham Internasional) yang berada dalam naungan organisasi dunia PBB. Meski beberapa bulan berdiri, Leadham Internasional wilayah Provinsi Papua Barat telah merekrut sekitar 1.000 lebih pengurus dan berkantor di Reremi.

“ Di Jadwalkan tanggal 3 Oktober mendatang akan digelar pelantikan pengurus  Leadham Provinsi Papua Barat dan Kabupaten /Kota.” Ungkap Ketua Leadham Papua Barat, Ananias Dowansiba kepada Wartawan, Sabtu (29/9).

Ananias menuturkan alas an pembentukan lembaga ini adalah memperjuangkan hak asasi masyarakat papua yang selama ini terdata masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya aku Ananias miskin dalam hal fasilitas, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pembangunan. Bahkan ia menegaskan masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh, sehingga Leadham hadir untuk mendongkrak masalah keterbelakangan itu semua.

“Kami juga akan terus mengawal pelanggaran HAM yang sering dilakukan masyarakat akibat kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dampaknya adalah pembunuhan yang marak terjadi di Papua Barat, khususnya Manokwari itu karena alas an kebutuhan masyarakat. Dengan membunuh atau mencuri, maka akan mendapat uang. Semua itu terjadi karena tidak ada pemahaman yang baik tentang HAM di kalangan masyarakat awam, “ ucapnya.

Lebih lanjut Ananias mengakui meskipun kesejahteraan masyarakat papua sudah terjawab melalui Otsus, namun program pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya bermanfaat bagi pejabat papua yang menurutnya egois dalam memimpin. “Mereka hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mengabaikan masyarakat. Akhirnya masyarakat yang terlantar, sementara para pejabat semakin kenyang, dan inilah yang akan menjadi salah satu agendanya ke depan untuk memberikan keadilan bagi masyarakt kecil,” tegasnya sembari menambahkan setelah dilantik akan dilakukan sosialisasi makna HAM kepada Masyarakat di Papua Barat hingga menyentuh masyarakat di daerah pedalaman. (NTI)

KONGRES II SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA “Hentikan Ijin Eksploitasi Sumber Daya Alam di Tanah Papua.

Manokwari -   Masyarakat Adat dari 7 wilayah adat dan Pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanah Papua mendeklarasikan gerakan bersama mendorong penghentian aktivitas pengambilan sumber daya alam di Tanah Papua.

Gerakan ini merupakan benang merah dari 70 butir rekomendasi yang dicapai dalam Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua, yang digelar selama tiga hari, Kamis-Sabtu (27-29), di Universitas Negeri Papua. Kongres ini di ikuti ratusan masyarakat adat se-Tanah Papua dari 7 wilayah adat, dan LSM yang menjadi partisipan Forum Kerjasama LSM.

Masyarakat adat Menilai, sejak 43 tahun lalu tidak hanya terjadi pencaplokan hak-hak politik rakyat Papua tapi juga perampasan hak-hak dasar atau kekayaan sumberdaya alam didalam tanah, di atas tanah, di dalam laut termasuk udara telah berlangsung secara sistematis. Saat ini aktivitas perampasan haknitu terjadi dengan cara penebangan pohon dalam skala besar memakai modus perkebunan kelapa sawit dan pembukaan industry pangan seperti proyek MIFEE.

Sekretaris Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Tanah Papua, Septer Manufandu, mengatakan penghnetian aktifitas dan ijin-ijin usaha baru investasi eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua harus dilakukan karena hutan Papua sudah dikapling untuk kepentingan perkebunan berskala besar, seperti perkebunan sawit.

Dalam konteks itu (pengkaplingan) masyarakat adat bertanya, dimanakah posisi mereka sebagai pemilik hak ulayat dan pemilik  hutan, karena di saat yang sama hutan telah kapling, “ kata Septer kepada Cahaya Papua usai penutupan Kongres II SMHP sabtu malam lalu.

Septer mengatakan investasi yang tak menggunakan prinsip partisipasi yang terbuka dan tak memberikan informasi detil mengenai dampak positif dan negative dari aktifitas mereka wajib melakukan renegosiasi kontrak dan perijinan. “ Apalagi perusahaan yang cenderung membuat lingkungan makin rusak, melanggar ijin prinsip dan menghancurkan system nilai, juga menimbulkan konflik berdimensi HAM,tambah Septer.

Setelah renegosiasi, seluruh investasi harus di moratorium, kemudian dihitung ulang jumlah sumberdaya alam yang masih tersedia dan yang sudah rusak. Hutan yang masih tersedia lalu dikelolah secara baik dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Yang rusak direhabilitasi. “Dalam konteks itu, masyarakat adat harus mendapat ruang secara bebas menetukan suatu investasi itu mau jalan atau tidak. Tapi dengan syarat ketika mereka sudah menerima informasi dengan tepat, benar dan transparan, baik itu negative maupun positif, “ ujarnya. “ Kita tidak melarang investasi tapi harus hormati hak dasar masyarakat adat papua.

Juru Kampanye Grenpece di Tanah Papua, Charles Tawaru, mengatakan laju kerusakan hutan alam di Tanah Papua mencapai 300.000 hektar per tahun. Kerusakan diprediksi akan meningkat menyusul tingginya ijin investasi baru misalnya di bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di atas hutan alam.

Di Papua Barat menurutnya laju kerusakan sekitar 100,000 hektar pertahun., paling tinggi terjadi di Kabupaten Sorong 18.000 hektar pertahun dan Kabupaten Manokwari 15.000 hektar pertahun. Ini merupakan data tahun 2010.

Dinas Kehutanan berdalih ijin sawit diberikan di atas hutan produksi yang dapat di konfersi, sementara perusahaan sawit berdalih ijin dikeluarkan sebelum adanya moratorium penebangan hutan, “ kata Charles, Jumat (28/8) lalu.

Charles mengatakan laju kerusakan bisa meningkat karena saat ini sudah ada ijin baru yang diterbitkan kepada perusahaan sawit di Kabupaten Bintuni, Kaimana, Teluk Wondama, Fak-fak dan Sorong Selatan.

“ Ini menyalahi aturan. Ijin prinsip kepada perusahaan sawit adalah Hak Guna Usaha, tapi hutannya ditebang dan kayunya di jual. Rakyat tidak tahu, hanya mengganti pohon 20 ribu meter perkubik. Perkebunan kelapa sawit harusnya memanfaatkan lahan kritis 8 juta hektar di Tanah Papua, “ Kata septer.

Untuk mengawal hasil Kongres inimasyarakat adat dan pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat mendeklarasikan pembentukan secretariat Jenderal Kongres SMHP; terdiri dari masyarakat adat, pemuda, perempuan, LSM, kaum intelektual. Sekretaris bertugas mengawasi terlaksananya isi deklarasi dan hasil Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua (SMHP).

Selain menghentikan investasi Sumber Daya Alam, deklarasi juga mendukung inisiatif Rakyat Papua untuk melakukan dialog dengan Pemerintah Indonesia secara jujur, adil, terbuka dan martabat serta dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

“Selama 43 tahun itu juga masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Kebijakan Otonomi Khususu dipandang hanya merupakan janji-janji politik yang membuat rakyat Papua tidak menuntut hak-hak dasar, justru masyarakat terlibat dalam konflik-konflik horizontal yang telah menelan korban.”

Kongres III Selamatkan Manusia dan Hutan Papua akan digelar di kabupaten Merauke provinsi Papua dua tahun lagi. “ Hasil Kongres ini merupakan sikap masyarakat adat melawan system yang telah memarginalkan masyarakat adat papua,” kata Septer saat member pidato penutupan Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua. (AN1)

MENGISI KEKOSONGAN JABATAN: BUPATI MANOKWARI SEGERA MENUNJUK KEPALA DISTRIK BARU DI KEBAR

Kebar.IPPM-KT News-   Untuk Mengisi kekosongan Jabatan Kepala Distrik Kebar, diharapkan kepada Bupati Manokwari segera menunjuk dan melantik Kepala Distrik Baru di Kebar, karena beberapa bulan ini terjadi kefakuman  roda pemerintahan di Distrik Kebar, berhubung mantan kepala Distrik Kebar  Yusak Howay, SH sudah  menjabat sebagai kepala dinas Perhunbungan Kabupaten Tambrauw.  Demikian  pernyataan kepala Kampung Inam Steven Auri   saat ditemui  Ippmkt News Minggu, (30/9/2012).

Lebih lanjut  Auri menambahkan, hingga saat ini  kantor Distrik Kebar   tidak ada aktifitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat bahkan kami kepala kampung urus surat-surat penting yang semestinya diketahui kepala distrik juga terhambat. Seraya ia menambahkan hingga saat ini kami kepala-kepala kampung beserta masyarakat binggung dengan eksistensi wilayah Distrik Kebar,apa masuk pemerintah Kabupaten Tambarauw  atau tetap berada dibawah pemerintahan induk Kabupaten Manokwari, hal ini harus pemerintah daerah harus memberitahukan kepada  masyarakat supaya tidak terjadi kebingungan pada Pemilu  2014 mendatang.(aa)

Menlu Australia Bob Carr Minta Pembunuhan Mako Tabuni Diselidiki

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA – Pemerintah Australia meminta Indonesia menyelediki pembunuhan Mako Tabuni, seorang pemimpin kemerdekaan Papua. Seperti dilansir AFP Asian Edition, Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, mengatakan pejabat senior Australia menekan Indonesia terkait kematian Tabuni pada bulan Juni lalu.
Tabuni diduga dibunuh oleh kelompok anti-ekstremis Indonesia. Pendukung Tabuni mengatakan kepada media Australia bahwa pemimpin mereka tersebut dibunuh oleh seorang petugas berpakaian Detasemen Khusus 88, satuan khusus kepolisian yang dibentuk setelah bom Bali tahun 2002 yang sebagian dilatih dan didanai Australia.

Carr mengatakan polisi Australia telah menjalin kerja sama dengan polisi Indonesia. Namun ia menegaskan tidak mengerahkan pasukan anti-terorisme, karena terdapat keterbatasan pemerintah Australia untuk mengawasi kegiatan pasukan tersebut. Ia juga tidak bisa memastikan apakah Detasemen 88 terlibat dalam kematian Tabuni.

Meskipun demikian sejumlah perwakilan pemerintah Australia di Jakarta telah meminta adanya penyeledikan penuh dan terbuka terkait penembakan tersebut. “Saya kira cara terbaik untuk mengklarifikasi situasi itu adalah dengan jalan penyelidikan,” kata Carr kepada ABC Television.

“Saya pikir hal itu adalah urusan (pemerintah) Indonesia pada khususnya dan untuk kepentingan catatan hak asasi mereka (Indonesia) di provinsi Papua,” tambah Carr. Dia juga mengungkapkan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah menanggapi masalah tersebut.

Red: Dewi Mardiani
Rep: Fernan Rahadi

Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) di Tanah Papua Minta Pelaku Teror Berhenti Melakukan Aksinya

JAYAPURA (PAPUA) – “Tuhan mengenal orang itu. Saudara yang melakukan kejahatan, berhenti, karena Tuhan mengenalmu,” kata ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Tanah Papua, Pdt Alberth Yoku.

Melalui pesan pastoralnya yang disampaikan melalui Papua TV beberapa hari yang lalu, GKI Tanah Papua menghimbau kepada pelaku teror agar berhenti melakukan aksinya  atau Tuhan akan menunujukkan murka-Nya kepada mereka.

“Jangan Tuhan memurkaimu dan Tuhan masuk memberi saudara hukuman berlipat ganda. baik engkau sendiri keluargamu dan anak-anakmu, karena itu berhenti melakukan kejahatan ini.”

Sebagai gereja dengan jemaat terbesar di tanah Papua, GKI Tanah Papua merasa sedih dengan aksi penembakan yang terjadi akhir-akhir ini di Jayapura di beberapa wilayah di Papua.

Ia juga menghimbau kepada pemerintah pusat dan aparat keamanan agar menarik dan memulangkan ‘orang-orang tertentu’ yang melakukan tugas teritorial yang seharusnya dilakukan aparat TNI dan Polri diatas tanah Papua, sebab bukannya memberi ketenangan, mereka malah memperkeruh kondisi Papua yang menginginkan kedamaian dan kebaikan. (TimPPGI)