Manokwari Tuan Rumah Kongres II, Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

Manokwari-Cahaya Papua. Aktivis dan Maysarakat adat akan berkumpul untuk membicarakan sejumlah isu-isu strategis mengenai pengelolaan hutan yang berhubungan langsung dengan potensi sumber daya alam, termasuk keberadaan industri ekstraktif di Tanah Papua. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dari tanggal, 27-29 September 2012 di Aula Unipa Manokwari mereka akan menggelar kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua (SMHP II). Kegiatan ini rencana akan di hadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Kegiatan dengan tema Berdaulat Atas Tanah dan Bermartabat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam ini sebagai upaya mendorong reformasi kebijakan pengelolaan hutan yang dapat memberi penghormatan atas hak dan pemilikan masyarakat adat dan pengelolaan hutan di Tanah Papua. Ini juga sebagai upaya membuka ruang bagi masyarakat adat untuk membangun kesepakatan-kesepakatan dalam memperjuangkan hak atas sumber daya alam, termasuk REDD + dan mekanisme penjualan carbon (carbon trade), konsilidasi gerakan advokasi SMHP yang lebih efektif. Ujungnya akan ada deklarasi sebagai wujud komitmen SMHP.

Menurut aktivis lingkungan, eksploitasi huta sejak 1980 dengan nama Hak Pengelolaan Hutan (HPH) merupakan pelajaran berharga karena pengelolaan hutan cenderung meminggirkan peran masyarakat adat, menciptakan konflik, penghancuran sumber-sumber kehidupan masyarakat sekitar hutan, pemiskinan structural dan perusakan tata nilai adat termasuk konflik berdimensi pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, cara pengelolaan pada tahun-tahun itu juga mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penghancuran keangkaraman hayati termasuk kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Saat ini, era Hutan Papua memang sudah berlalu, namun aktivis tetap mempertanyakan apakah praktek-praktek pengelolaan hutan pada masa lalu tidak terulang pada masa kini, belum tentu. “ Memanfaatkan kekosongan peraturan pengelolaan hutan dimasa Otsus, para pemain lama masi saja eksis dengan leluasa menjarah hasil hutan kayu dalam skala kecil sampai menengah.” Tulis Forum Kerjasama LSM (Foker) dalam kerangka acuan kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua.

Pencabutan ijin bagi HPH yang bermasalah, pembatasan penjualan kayu log ke luar Tanah Papua dan termasuk pemberian ruang yang lebih luas kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan secara mandiri tidak serta merta member perubahan. Justru saat ini dari laporan dan hasil investigasi Foker LSM menyebut penyerobotan hutan alam yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan cenderung meningkat. Aktivitas itu seperti proyek MIFEE untuk pengembangan pangan dan energy di Merauke, pembukaan lahan baru untuk perkebunan skala besar termasuk lahan sawit,  eksplorasi minyak dan gas bumi. Batu bara, emas dan nikel serta pengambilalihan dan perluasan kawasan-kawasan pertambangan rakyat. “Ini menimbulkan kekuatiran terjadi kerusakan hutan alam,” Tulis Foker LSM.

Sejalan dengan itu, dalam lima tahun terakhir, sejumlah isu terus yang diamati seperti pemanfaatan hutan dan pengambilalihan lahan-lahan masyarakat untuk kepentingan korporasi terus meningkat  terus meningkat di Tanah Papua.  Ini ditandai dengan meningkatnya investasi di Tanah Papua, melalui celah PP nomor 33/2010 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, yang membolehkan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, yang membolehkan pelepasan kawasan hutan Papua hingga 200,000 hektar untuk perkebunan sawit dan 300,000 hektar untuk perkebunan tebu. Skema REDD yang ditawarkan sebagai upaya  penyelamatan hutan belum mampu menolong masyarakat mempertahankan hutan bagi generasi mereka. “Akibatnya masyarakat adat terus terpinggir kan dan hidup dalam konflik.”

Kongres ini juga berangkat dari pengamatan atas isu kegagalan Otsus dan hadirnya UP4B, korupsi, pemilukada di Tanah Papua yang cenderung diwarnai konflik dan dialog Papua-Jakarta sebagai jalan damai untuk menciptakan pembangunan yang bermartabat di Tanah Papua.

Ketua  II Panitia PelaksanaKongres SMHP II Sena AjiBagusmengatakanb kongres akan dimulai dengan pembukaan yang direncanakan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup, lalu menteri pengelolaan hutan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat, Master Plan dan Percepatan Pembangunan Ekonomu Indonesia, dan Posisi Masyarakat adat di Indonesia, secara khusus di Papua.

Selain itu juga aka nada pararel worksop lima sesi juga siteivent (pameran foto-foto dan karya-karya masyarakat adat, pertunjukan seni budaya, music, lagu, puisi, tari-tarian daerah, drama singkat, cerita rakyat, mob, pemutaran dan diskusi film, Juga sesi sidang yang diakhiri dengan pembacaan deklarasi SMHP. (AN1)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s