KONGRES II SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA “Hentikan Ijin Eksploitasi Sumber Daya Alam di Tanah Papua.

Manokwari –   Masyarakat Adat dari 7 wilayah adat dan Pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanah Papua mendeklarasikan gerakan bersama mendorong penghentian aktivitas pengambilan sumber daya alam di Tanah Papua.

Gerakan ini merupakan benang merah dari 70 butir rekomendasi yang dicapai dalam Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua, yang digelar selama tiga hari, Kamis-Sabtu (27-29), di Universitas Negeri Papua. Kongres ini di ikuti ratusan masyarakat adat se-Tanah Papua dari 7 wilayah adat, dan LSM yang menjadi partisipan Forum Kerjasama LSM.

Masyarakat adat Menilai, sejak 43 tahun lalu tidak hanya terjadi pencaplokan hak-hak politik rakyat Papua tapi juga perampasan hak-hak dasar atau kekayaan sumberdaya alam didalam tanah, di atas tanah, di dalam laut termasuk udara telah berlangsung secara sistematis. Saat ini aktivitas perampasan haknitu terjadi dengan cara penebangan pohon dalam skala besar memakai modus perkebunan kelapa sawit dan pembukaan industry pangan seperti proyek MIFEE.

Sekretaris Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Tanah Papua, Septer Manufandu, mengatakan penghnetian aktifitas dan ijin-ijin usaha baru investasi eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua harus dilakukan karena hutan Papua sudah dikapling untuk kepentingan perkebunan berskala besar, seperti perkebunan sawit.

Dalam konteks itu (pengkaplingan) masyarakat adat bertanya, dimanakah posisi mereka sebagai pemilik hak ulayat dan pemilik  hutan, karena di saat yang sama hutan telah kapling, “ kata Septer kepada Cahaya Papua usai penutupan Kongres II SMHP sabtu malam lalu.

Septer mengatakan investasi yang tak menggunakan prinsip partisipasi yang terbuka dan tak memberikan informasi detil mengenai dampak positif dan negative dari aktifitas mereka wajib melakukan renegosiasi kontrak dan perijinan. “ Apalagi perusahaan yang cenderung membuat lingkungan makin rusak, melanggar ijin prinsip dan menghancurkan system nilai, juga menimbulkan konflik berdimensi HAM,tambah Septer.

Setelah renegosiasi, seluruh investasi harus di moratorium, kemudian dihitung ulang jumlah sumberdaya alam yang masih tersedia dan yang sudah rusak. Hutan yang masih tersedia lalu dikelolah secara baik dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Yang rusak direhabilitasi. “Dalam konteks itu, masyarakat adat harus mendapat ruang secara bebas menetukan suatu investasi itu mau jalan atau tidak. Tapi dengan syarat ketika mereka sudah menerima informasi dengan tepat, benar dan transparan, baik itu negative maupun positif, “ ujarnya. “ Kita tidak melarang investasi tapi harus hormati hak dasar masyarakat adat papua.

Juru Kampanye Grenpece di Tanah Papua, Charles Tawaru, mengatakan laju kerusakan hutan alam di Tanah Papua mencapai 300.000 hektar per tahun. Kerusakan diprediksi akan meningkat menyusul tingginya ijin investasi baru misalnya di bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di atas hutan alam.

Di Papua Barat menurutnya laju kerusakan sekitar 100,000 hektar pertahun., paling tinggi terjadi di Kabupaten Sorong 18.000 hektar pertahun dan Kabupaten Manokwari 15.000 hektar pertahun. Ini merupakan data tahun 2010.

Dinas Kehutanan berdalih ijin sawit diberikan di atas hutan produksi yang dapat di konfersi, sementara perusahaan sawit berdalih ijin dikeluarkan sebelum adanya moratorium penebangan hutan, “ kata Charles, Jumat (28/8) lalu.

Charles mengatakan laju kerusakan bisa meningkat karena saat ini sudah ada ijin baru yang diterbitkan kepada perusahaan sawit di Kabupaten Bintuni, Kaimana, Teluk Wondama, Fak-fak dan Sorong Selatan.

“ Ini menyalahi aturan. Ijin prinsip kepada perusahaan sawit adalah Hak Guna Usaha, tapi hutannya ditebang dan kayunya di jual. Rakyat tidak tahu, hanya mengganti pohon 20 ribu meter perkubik. Perkebunan kelapa sawit harusnya memanfaatkan lahan kritis 8 juta hektar di Tanah Papua, “ Kata septer.

Untuk mengawal hasil Kongres inimasyarakat adat dan pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat mendeklarasikan pembentukan secretariat Jenderal Kongres SMHP; terdiri dari masyarakat adat, pemuda, perempuan, LSM, kaum intelektual. Sekretaris bertugas mengawasi terlaksananya isi deklarasi dan hasil Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua (SMHP).

Selain menghentikan investasi Sumber Daya Alam, deklarasi juga mendukung inisiatif Rakyat Papua untuk melakukan dialog dengan Pemerintah Indonesia secara jujur, adil, terbuka dan martabat serta dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.

“Selama 43 tahun itu juga masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Kebijakan Otonomi Khususu dipandang hanya merupakan janji-janji politik yang membuat rakyat Papua tidak menuntut hak-hak dasar, justru masyarakat terlibat dalam konflik-konflik horizontal yang telah menelan korban.”

Kongres III Selamatkan Manusia dan Hutan Papua akan digelar di kabupaten Merauke provinsi Papua dua tahun lagi. “ Hasil Kongres ini merupakan sikap masyarakat adat melawan system yang telah memarginalkan masyarakat adat papua,” kata Septer saat member pidato penutupan Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua. (AN1)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s